Oleh: Dr Zulfikri Pohan SH MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR)
DALAM dinamika politik lokal, pemimpin memiliki peran vital sebagai pemberi arah. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, melainkan tentang menyatukan visi dan menggerakkan potensi daerah.
Namun, apa jadinya jika pemimpin tak mampu menjelaskan ke mana arah yang ingin dituju?
Inilah yang kerap kita lihat di sejumlah daerah, termasuk di Pasaman pada umumnya.
Banyak kepala daerah lebih sibuk membangun pencitraan ketimbang membangun kejelasan arah pembangunan.
Masyarakat akhirnya berjalan sendiri, menafsirkan kebijakan sesuai kebutuhan masing-masing.
Tidak ada panduan bersama, tidak ada benang merah yang menyatukan langkah.
Ketiadaan arah ini memunculkan dampak serius. UMKM bergerak tanpa sokongan jelas dari pemerintah daerah.
Kaum muda kehilangan ruang aktualisasi karena tak ada program berkelanjutan yang bisa mereka andalkan.
Sementara masyarakat umum hanya bisa berharap sambil menonton elite politik sibuk dengan agenda sendiri.
Ruang kosong kepemimpinan akhirnya diisi oleh kekuatan lain—bisa tokoh informal, elite ekonomi, bahkan kekuatan politik yang punya agenda tersendiri.
Ini bukan hanya soal kevakuman administratif, tapi krisis kepemimpinan yang nyata. Saat pemimpin tak hadir secara substansial, maka legitimasi pun goyah.
Pemimpin sejati seharusnya hadir bukan hanya di baliho, tetapi dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ia harus mampu menyampaikan visi yang bisa dipahami dan dijalankan bersama.
Kepemimpinan lokal bukan ajang pencitraan, melainkan pengabdian yang konkret dan terarah.
Rakyat hari ini butuh kejelasan, bukan janji kosong. Mereka ingin tahu ke mana arah pembangunan dibawa, apa peran mereka, dan bagaimana mereka bisa tumbuh bersama dalam sistem yang adil.
Sebab jika pemimpin tak memberi arah jalan yang mau ditempuh, maka rakyat akan mencari jalannya sendiri.
Dan jalan itu, jika tak terkoordinasi, bisa membawa pada kekacauan sosial yang sulit dikendalikan. (*)
